Pesan Ketua KPK kepada Petahana di Pilkada agar Tak Gunakan ...
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan k…
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17 JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tak bisa mengentikan proses hukum menjelang dan sesudah penetapan calon kepala daerah. Sebab, KPK tidak bisa menghentikan proses operasi tangkap tangan (OTT) yang telah didukung sejumlah bukti kuat.
Menjelang pilkada 2018, KPK telah menangkap dua calon kepala daerah. Pertama calon Bupati Jombang Nyono Suharli dan kedua calon Gubenernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae.
"Kalau KPK, yang namanya OTT enggak bisa berhenti. Begitu ada alat bukti yang kuat kami harus bertindak," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018 ).
Baca juga : Ini Alasan KPU Tetap Menetapkan Bupati Ngada sebagai Cagub NTT
Ia pu berpesan kepada calon kepala daerah di pilkada 2018, khususnya bagi petahana agar tak menggunakan APBD untuk membiayai kampanye.
"Oleh karena itu kami pesan tolong teman-teman yang ikut dalam proses Pilkada terutama yang masih menjabat, tolong dijaga betul supaya tidak mempergunakan dana publik, dana APBD untuk membiayai mereka di dalam pilkada," lanjut Agus.
Kompas TV Pasca operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Ngada Marianus Sae aktifitas rumah jabatan bupati tampak sepi.Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- Pilkada Serentak 2018
Berita Terkait
Anies-Sandi Minta PNS yang Jadi Tersangka Korupsi Ikuti Proses Hukum
PNS yang Jadi Tersangka Korupsi Mo dernisasi Arsip Sekolah Belum Ditahan
Oknum PNS Jadi Tersangka Korupsi Modernisasi Arsip SD dan SMP Senilai Rp 2,9 Miliar
Kejari Makassar Tahan 7 Tersangka Korupsi Pemasangan Pipa PVC
Dewan Pengawas KPK Batal, Muncul Usulan Dewan Pengawas Pemberantasan Korupsi
Terkini Lainnya
500 Polisi Disiagakan Jelang Penetapan Nomor Urut Pilkada Kota Bekasi
Megapolitan 12/02/2018, 15:46 WIB
Kapolri Ingatkan Jangan Terpancing Upaya Adu Domba di Masyarakat
Nasional 12/02/2018, 15:41 WIB
Diupah Rp 40 Juta, Kurir Sabu Mengaku untuk Senang-senang
Regional 12/02/2018, 15:41 WIB
KPU Bima Tetapkan Tiga Pasangan Jadi Peserta Pilkada, Satu Paslon Gugur
Regional 12/02/2018, 15:41 WIB
Pesan Ketua KPK kepada Petahana di Pilkada agar Tak Gunakan APBD
Nasional 12/02/2018, 15:39 WIB
Ada OK Otrip, Sandiaga Tak Mau Ada Gesekan Sopir Angkot dan Transjakarta
Megapolitan 12/02/2018, 15:39 WIB
Jokowi Instruksikan Menteri Rancang Program Pembangunan SDM
Nasional 12/02/2018, 15:37 WIB
Traveling Dorong Semangat Anak dengan Kanker
Edukasi 12/02/2018, 15:36 WIB
Gaya "Bersolek" Kelenteng Kim Hin Kiong Sambut Tahun Baru Imlek
Regional 12/02/2018, 15:26 WIB
Perjalanan Marianus Sae, dari Pengusaha Kayu hingga Bupati Ngada 2 Periode
Regional 12/02/2018, 15:24 WIB
Istana Kumpulkan Ormas Pemuda Minta Masukan untuk Pemerintahan Jokowi
Nasional 12/02/2018, 15:22 WIB
Manajemen Alexis Bantah Pernyataan Gubernur Anies
Megapolitan 12/02/2018, 15:20 WIB
Resmi Jadi Cagub, Ganjar Pranowo Harus Kosongkan Rumah Dinas
Regional 12/02/2018, 15:17 WIB
"Hadiah" Ulang Tahun, Pria Ini Selamat dari Kecelakaan Pesawat Rusia
Internasional 12/02/2018, 15:16 WIB
Tidak ada komentar