Rakyat Merdeka

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

Posted by On Februari 25, 2018

Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

IlustrasiKOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan daerah masuk ke dalam kategori sangat rawan korupsi. Penyebab utamanya yakni karena banyaknya petahana yang maju lagi dalam Pilkada Serentak 2018.

Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center (IBC), daerah yang masuk kategori sangat rawan korupsi mencakup tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

"Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, terdapat 10 provinsi yang masuk kategori sangat rawan," ujar Deputi IBC Ibeth Koesrini di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Sepuluh provinsi yang masuk kategori sangat rawan korupsi yakni Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur. Maluku, Papua, dan Maluku Utara.

Di tingkat kabupaten atau kota, sebanyak 95 kabupaten atau kota masuk ke kategori sangat rawan korupsi. Beberapa di antaranya yakni Kota Kediri, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tanggamus.

(Baca juga: Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan)

Menurut Ibeth, petahana yang maju dalam pilkada membuka ruang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam rangka memobilisasi massa.

Selain itu, naiknya dana bantuan sosial, dana hibah, hingga dana keuangan di APBD juga rawan diselewengkan oleh petahana.

Berdasarkan hasil kajian, IBC menemukan adanya tren kenaikan dana bansos dan hibah di wilayah petahana.

Misalnya di Jawa Tengah, dana bansos dan hibah mencapai Rp 5,6 triliun pada 2018. Jumlah ini naik dari tahun sebelumya yang hanya Rp 5,3 triliun.

Begitu juga di Jawa Timur, dana bansos dan dana hibah mencapai Rp 7,5 triliun. Angka ini naik dari Rp 6,6 triliun pada tahun sebelumnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terkait dana kampanye calon kepala daerah.

"Kami akan bersinergi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawal terkait dengan dana kampanye dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga," kata Abhan.

Kompas TV KPK terus melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Pilkada Serentak 2018

Berita Terkait

FITRA: Ada 4 Modus Korupsi Calon Kepala Daerah Petahana

Kepala Daerah Banyak Ditangkap KPK, Inspektorat Daerah Dinilai Mandul

Mendagri Aku i Sulit Awasi Kepala Daerah 24 Jam agar Tak Korupsi

Kepala Daerah Banyak Korupsi, Golkar Rapat Konsultasi dan Undang KPK

Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan

Terkini Lainnya

Rekomendasi Rakernas PDI-P, Megawati Perintahkan Pemenangan Jokowi

Rekomendasi Rakernas PDI-P, Megawati Perintahkan Pemenangan Jokowi

Nasional 25/02/2018, 14:37 WIB Polisi Tangkap Seorang Warga yang Diduga Suap KPU dan Panwaslu Garut

Polisi Tangkap Seorang Warga yang Diduga Suap KPU dan Panwaslu Garut

Regional 25/02/2018, 14:37 WIB Susi Berpesan ke Nelayan: Kalau Ada Apa-apa, Lapor Saya

Susi Berpesan ke Nelayan: Kalau Ada Apa-apa, Lapor Saya

Megapolitan 25/02/2018, 14:35 WIB Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan

Usai Kalahkah Sandiaga, Susi Traktir Makan Para Nelayan

Megapolitan 25/02/2018, 14:16 WIB Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga

Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga

Internasional 25/02/2018, 14:13 WIB Keinginan Sandiaga Ajak Susi Jalan-jalan ke Wakatobi Kandas

Keinginan Sandiaga Ajak Susi Jalan-jalan ke Wakatobi Kandas

Megapolitan 25/02/2018, 14:04 WIB Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut yang Terjerat OTT

Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut yang Terjerat OTT

Nasional 25/02/2018, 14:03 WIB Kalah dari Sus   i, Sandiaga Siap Jawab Tangangan Bersihkan Danau Lainnya

Kalah dari Susi, Sandiaga Siap Jawab Tangangan Bersihkan Danau Lainnya

Megapolitan 25/02/2018, 13:46 WIB Menteri Susi: Tak Masalah Kayak Ronggeng Monyet demi Jakarta

Menteri Susi: Tak Masalah Kayak Ronggeng Monyet demi Jakarta

Megapolitan 25/02/2018, 13:38 WIB Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

Nasional 25/02/2018, 13:33 WIB Sandiaga Bilang Ku   alitas Air Danau Sunter Lebih Bagus dari Phuket

Sandiaga Bilang Kualitas Air Danau Sunter Lebih Bagus dari Phuket

Megapolitan 25/02/2018, 13:24 WIB Bertemu Dua Jam, Ini yang Dibahas Anies dan Novel Baswedan

Bertemu Dua Jam, Ini yang Dibahas Anies dan Novel Baswedan

Nasional 25/02/2018, 13:17 WIB Pemkot Surakarta Deklarasikan Solo Kota Nyaman Bersepeda

Pemkot Surakarta Deklarasikan Solo Kota Nyaman Bersepeda

Regional 25/02/2018, 13:08 WIB Penemuan Potongan Kepala Perempuan di Koper Gemparkan Jepang

Pene muan Potongan Kepala Perempuan di Koper Gemparkan Jepang

Internasional 25/02/2018, 13:08 WIB Bupati Sebut 11 KK Masih Tolak Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Bupati Sebut 11 KK Masih Tolak Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Nasional 25/02/2018, 12:37 WIB Load MoreSumber: Google News Petahana

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »