Rakyat Merdeka

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Parlemen Dukung Menteri LHK Eksekusi Lahan DL Sitorus

Posted by On Februari 21, 2018

Parlemen Dukung Menteri LHK Eksekusi Lahan DL Sitorus

  • Babel
  • Bengkulu
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • Joglo
  • Kalbar
  • Kalteng
  • Papua
  • Sumbar
  • Sumsel
  • Sumut
  • RMTV
  • KBP
News Tickers
  • Hari Ini Digelar Sidang Pembuktian Perceraian Ahok-Veronica, 21 FEBRUARI 2018 , 05:45:00
  • Mayjen Supriyadi: Anggota Yang Tidak Netral Akan Ditindak Tegas, 21 FEBRUARI 2018 , 05:23:00
  • Pesantren Juga Harus Berfungsi Sebagai Lembaga Sosial, 21 FEBRUARI 2018 , 05:10:00
  • Tol Becakayu Ambruk, Komisi V Gelar RDPU Bahas Keselamatan Kerja, 21 FEBRUARI 2018 , 04:50:00
  • Suhardi: Tolong Jangan Kucilkan Mantan Narapidana Terorisme, 21 FEBRUARI 2018 , 04:27:00
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Hanura Parlemen Dukung Menteri LHK Eksekusi Lahan DL Sitorus

RABU, 21 FEBRUARI 2018 , 03:11:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Parlemen Dukung Menteri LHK Eksekusi Lahan DL Sitorus

Foto/Net

RMOL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sedang intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas eksekusi penyitaan oleh negara terhadap lahan milik mendiang Darianus Lungguk Sitorus (DL Sitorus). Untuk pembahasan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mendatangi gedung KPK, Senin lalu (19/2). Berita Terkait Konsultasi KPK Terkait Lahan DL Sitorus, Menteri LHK Ambigu DL Sitorus Wafat Di Kursi Pesawat Garuda
Langkah Menteri LHK tersebut mendapatkan dukungan penuh dari parlemen, salah satunya dari Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi.
"Kan keputusannya sudah jelas lahan ini milik negara, maka sepatutnya dikembalikan untuk hajat hidup orang banyak," kata Fadholi, Selasa (20/2).
Apalagi, menurutnya, lahan ini merupakan kawasan hutan produktif yang kewenangannya dikelola oleh negara melalui Kementerian LHK. Maka tidak ada alasan dari pihak keluarga DL Sitorus atau manapun untuk menolak dan mengahalangi atas ekesuksi tanah seluas 47 ribu hektar itu.
"Saya kira negara sudah saatnya tegas dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak ada pihak manapun yang boleh mencegah atas yang menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) 2007 lalu untuk mengesekusi tanah tersebut," ungkap Legislator yang membidangi pertanian dan perkebunan ini.
Politisi Nasdem ini secara tegas menyebutkan dalam kasus lahan yang dikuasai DL Sitorus dan keluarganya secara tidak langsung telah merugikan kekayaan negara selama sepuluh tahun terakhir ini.
"Coba kita bayangkan, sepuluh tahun hutan produktif yang diputuskan untuk dikembalikan kepada negara tetap dikuasai oleh keluarga DL Sitorus. Malahan sebaliknya, lahan ditanami kelapa sawit yang hanya dinikmati oleh orang perorangan (keluarga DL Sitorus) bukanlah negara untuk kepentingan rakyat. Tentu ini aneh kan," tutur legislator Jawa Tengah I ini.
Demi kepentingan negara, Fadholi juga meminta agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan kebun sawit tersebut memahami dan membantu proses esekusi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Saya yakin enggak mungkinlah para pekerja di perkebunan sawit tersebut tidak dilibatkan lagi ketika lahan ini dikelola oleh negara. Karena tujuannya adalah mengembalikan aset milik negara agar dikelola secara baik untuk kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya dalam keterangan tertulis.
Dalam putusan k asasi pada 12 Februari 2007, Mahkamah Agung telah memerintahkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektar di kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dikuasai KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda. Selain itu juga lahan seluas 24 ribu hektar di kawasan yang sama, yang dikuasai KPKS Parsub dan PT Torus Ganda, disita negara, dalam hal ini oleh Kementeian Kehutanan. Namun, sampai saat ini, lahan tersebut belum juga dieksekusi alias belum diserahkan secara fisik kepada negara. [rus]

Berita Lainnya Selengkapnya Hari Ini Ahok akan Beberkan Bukti Perselingkuhan Veronica Tan

Hari Ini Ahok akan Beberkan Bukti Perseling..

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Mayjen Supriyadi: Anggota Yang Tidak Netral Akan Ditindak Tegas

Mayjen Supriyadi: Anggota Yang Tidak Netral..

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Pesantren Juga Harus Berfungsi Sebagai Lembaga Sosial

Pesantren Juga Harus Berfungsi Sebagai Lemb..

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Suhardi: Tolong Jangan Kucilkan Mantan Narapidana Terorisme

Suhardi: Tolong Jangan Kucilkan Mantan Nara..

RA BU, 21 FEBRUARI 2018

Sudah Tepat BAZNAS Gandeng LAZ Ormas

Sudah Tepat BAZNAS Gandeng LAZ Ormas

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Putra Bung Tomo Terpilih Jadi Ketua Yayasan UTA 45

Putra Bung Tomo Terpilih Jadi Ketua Yayasan..

RABU, 21 FEBRUARI 2018

VIDEO POPULERDPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada N   ama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

FOTO POPULERSBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

Jamu Jago Jaya Suprana Show Berita PopulerBerita TerkiniPrabowo Didorong Calonkan Gatot Dan TGB

Prabowo Didorong Calonkan Gatot Dan TGB

15 Februari 2018 08:48

Wasekjen Gerindra: Nama Gubenur Anies Dicoret Ketua SC Piala Presiden Di <i>Last Minute</i>

Wasekjen Gerindra: Nama Gubenur Anies Dicoret Ketua SC Piala Presiden Di Last Minute

18 Februari 2018 13:44

Paspampres dan Maruarar Sirait Harus Minta Maaf Ke Anies Baswedan dan Warga DKI

Paspampres dan Maruarar Sirait Harus Minta Maaf Ke Anies Baswedan dan Warga DKI

18 Februari 2018 16:38

Menteri Rini Lakukan Pembangkangan Presiden, Layak Dicopot

Menteri Rini Lakukan Pembangkangan Presiden, Layak Dicopot

17 Februari 2018 17:43

Rizal Ramli Kepret Sri Mulyani Dapat Penghargaan Menteri Terbaik Dunia

Rizal Ramli Kepret Sri Mulyani Dapat Penghargaan Menteri Terbaik Dunia

15 Februari 2018 0 8:27

Pesantren Juga Harus Berfungsi Sebagai Lembaga Sosial

Pesantren Juga Harus Berfungsi Sebagai Lembaga Sosial

21 Februari 2018 05:10

Tol Becakayu Ambruk, Komisi V Gelar RDPU Bahas Keselamatan Kerja

Tol Becakayu Ambruk, Komisi V Gelar RDPU Bahas Keselamatan Kerja

21 Februari 2018 04:50

Suhardi: Tolong Jangan Kucilkan Mantan Narapidana Terorisme

Suhardi: Tolong Jangan Kucilkan Mantan Narapidana Terorisme

21 Februari 2018 04:27

Dubes Korut Baca RM

Dubes Korut Baca RM

21 Februari 2018 04:11

Sudah Tepat BAZNAS Gandeng LAZ Ormas

Sudah Tepat BAZNAS Gandeng LAZ Ormas

21 Februari 2018 03:46

Trending Tag
# BANYUWANGI
# KEKERASAN
# PEMILU
# PILKADA
# POLRI
# PPP
Book Fayakhun e-Paper RMOL Sabar Gorky Malam Budaya Media Kit RMOL Sumber: Google News Parlemen

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »