Rakyat Merdeka

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On April 27, 2018


Pada hari ini kamis tanggal 26 April 2018 tepatnya sekitar pukul 16.40 WIB Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu telah memberikan putusan atau vonis kepada terdakwa atas nama Dedi Muslihin Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah berkekuatan hukum tetap dan harus dipatuhi oleh terdakwa. Ini bermula dari adanya temuan Panwas Kecamatan Ciparay yang tengah melakukan pengawasan melekat pada acara kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nomor urut 3 Ahmad Syaikhu dengan Tokoh Syarikat Islam di Kampung Sukagalih Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay.

Menurut Januar Solehuddin selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran mengatakan bahwa walaupun surat tembusan yang diterima isinya hanya kunjungan dan silaturahmi bersama tokoh Syarikat Islam tetapi ini bisa dikatakan sebagai kampanye. Ini dikarenakan Ahmad Syaikhu dalam pidatonya memaparkan visi, misi dan program kerja apabila dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur. Apabila sudah memaparkan hal demikian maka ini dalam rangka untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya, sehingga ini sudah memenuhi unsur-unsur kampanye yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Syaikhu juga sudah memasuki tahapan kampanye sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Syaikhu tersebut, Dedi Muslihin sebagai Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung menerima Ahmad Syaikhu dirumahnya dan mempersilahkan duduk untuk berbincang-bincang. Setelah itu Dedi Muslihin berangkat bersama dengan Ahmad Syaikhu dalam satu mobil menuju tempat kegiatan kampanye. Dedi Muslihin dalam kegiatan tersebut mengantarkan sampai tempat kegiatan kampanye dan menunggu sampai acara selesai walaupun berulang kali telah dicegah oleh Panwas Kecamatan Ciparay.
Dalam strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwas ada dua komponen utama yaitu pencegahan dan penindakan. Memang menjadi tugas kami sebagai Panwas untuk mencegah agar suatu kegiatan tidak melanggar peraturan yang sudah ada. Tetapi apabila dicegah sudah dan tetap saja melakukannya maka kita akan tindak secara tegas, tutur Januar.
Persidangan yang dimulai pada hari selasa tanggal 24 April 2018 dengan agenda pemeriksaan berkas dan mendengarkan keterangan saksi. Pada kesempatan itu majelis hakim mendengarkan enam orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Enam orang saksi tersebut berasal dari unsur Panwas Kecamatan Ciparay, Panwas Kabupaten Bandung, Kasat Linmas Desa Cikoneng dan pihak penyelenggara kegiatan tersebut. Dari keterangan saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa benar Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung berada di lokasi kampanye dari awal sampai akhir dan memberikan intruksi kepada Kasat Linmas untuk mengamankan kegiatan kampanye tersebut.

Persidangan dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu pada hari rabu tanggal 25 April 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Ahli tersebut adalah Dr. Dede Kania, S.Hi., M.H. yang merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. yang merupakan akademisi dari Universitas Pasundan Bandung. Dari keterangan ahli Dede Kania diperoleh keterangan bahwa Delik yang didakwakan kepada terdakwa merupakan delik formil dan alternatif. Delik formil adalah suatu delik pidana yang tidak harus menunggu terlebih dahulu akibat tindakan yang dilakukannya, tetapi apabila tindakan tersebut sudah dilakukan oleh seseorang maka sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Selanjutnya ahli yang kedua Berna Sudjana Ermaya menerangkan bahwa didalam hukum dikenal dengan adanya teori fiksi hukum. Maksudnya adalah ketika suatu norma hukum telah disahkan dan telah diundangkan dalam lembaran negara maka seluruh masyarakat Indonesia dianggap tahu mengenai peraturan tersebut.
Agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum yang dilaksanakan pada hari kamis.

Penuntut umum membacakan tuntutannya sesuai dengan Pasal 71 jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan menuntut terdakwa pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan nota pembelaan (pledoi) dan menganggap cukup karena terdakwa memang mengakui kesalahannya dan ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya dan akan mensosialisasikan bahwa Kepala Desa dilarang untuk ikut berkampanye.
Setelah sempat diskors beberapa menit untuk majelis hakim bermusyawarah, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah tidak pernah dihukum sebelumnya, bersikap kooperatif dan telah mengakui kesalahannya.

Menurut Januar ini adalah suatu komitmen Panwaslu Kabupaten Bandung untuk menegakkan keadilan pemilu. Prosedur yang telah kami lakukan bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung selama kurang lebih satu bulan telah sampai pada garis finish. Saya mengharapkan ini menjadi pembelajaran kita semua agar selalu patuh terhadap peraturan pemilu yang ada dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk mengawasi proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

thumbnail

Posted by On April 14, 2018


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Indramayu Gelar Silaturahim dan Bakti Sosial, Sabtu (14/4)
Ktua Harian DPD Partai Golkar Indramayu H. Taufik Hidayat, S.H, M.Si mengungkapkan kegiatan ini dilakukan secara Rutin untuk mendapatkan masukan dari pengurus tingkat Kecamatan Dan masyarakat Indramayu dalam membangun Indramayu Jangka menengah Dan Panjang

di samping itu ungkap Taufik " Silaturahim ini untuk memperkuat rasa memiliki dan saling menjaga ke wibawahan Partai Dan memiliki rasa kekeluargaan antar pengurus dan Masyarakat Indramayu"

 Hasil dari pertemuan ini pengurus DPD Partai Golkar bersama pengurus kecamatan membangun komitmen bersama untuk menjadikan partai Golkar Milik bersama Masyarakat Indramayu" ungkap Taufik yang juga sebagai ketua DPRD Indramayu.

dalam kegiatan ini turut di Hadiri   H. Danil Mutaqin Syaripudin (Anggota DPR RI)  dan H. Supendi, M.Si  (Wakil Bupati Indramayu)

Kegiatan Silaturahim Dan Bakti Sosial untuk Kali ini bertempat di desa cikawung kec. Terisi. Indramayu

DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Gelar Silaturahim dan Bakti Sosial

Ketua Harian DPD Golkar Indramayu H. Taufik Hidayat, S.H, M.Si mengungkapkan kegiatan ini dilakukan secara Rutin untuk memperkuat rasa memiliki dan saling membangun kekeluargaan antar pengurus dan Masyarakat Indramayu "pengurus DPD Partai Golkar bersama pengurus kecamatan membangun komitmen bersama untuk menjadikan partai Golkar Milik bersama Masyarakat Indramayu" ungkap Taufik yang juga sebagai ketua DPRD Indramayu.
dalam kegiatan ini turut di Hadiri   H. Danil Mutaqin Syaripudin (Anggota DPR RI)  dan H. Supendi, M.Si
Kegiatan Silaturahim bertempat di desa cikawung kec. Terisi. Indramayu

diakui Tofik "dalam Silaturahim kali ini Alhamdulillah banyak masukan dan dukungan dari masyarakat buat partai Golkar dan kemajuan Kabupaten Indramayu" pungkasnya

thumbnail

Posted by On Maret 21, 2018


Pada bulan maret tahun 2017 jumlah penduduk miskin di indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di indonesia mencapai 27,77 jta orang ( 10.70 persen).

Berdasarkan pada data tersebut perlu di lakukan langkah langkah strategis melalui pengembangan program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran. Karena penanganan pengangguran akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan tindak kriminal. Program pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah pengangguran sekaligus kemiskinan dan tindak kejahatan. Demikian disampaikan DR.  Yusuf muhyidin (direktur direktorat pembinaan kursus dan pelatihan kemendiknas) saat menerima audiensi gerakan nusantara berkemajuan,rabu (21/03)

Ikhwan syah nasution selaku ketua gerakan nusantara berkemajuan sangat mengapresiasi program ini dan siap bekerjasama. Banyak potensi alam di indonesia yang bisa di gali untuk menjadi peluang usaha dan tentu perlu kecakapan dan keahlian untuk memulai nya.

Senada dengan itu sekjen gerakan nusantara berkemajuan bob febrian juga menekankan penting nya sertifikasi keahlian untuk  peserta yang mengikuti kursus pelatihan, dan melalui lembaga Educare akan siap bekerjasama dalam memberikan pelatihan, kursus bagi masyarakat usia produktif indonesia.

thumbnail

Posted by On Maret 06, 2018


DARI PENGADILAN, AKU BERSERU*
Kawan-kawan:
Hari - hari ini kita akan bertahan atau mati dikalang masa tergantung nurani kita dalam sebuah kebersamaan. Perjuangan ini penting untuk diteruskan, jangan menyerah, jangan gembira, jangan jumawa. Mari bersama, bersatu dalam sebuah perjuangan ini.

Kursi, tembok, palu dan meja sidang akan menghujam uluh hati para pejuang. Biarkan pengadilan ini sebagai obat rindu dan cinta para penguasa untuk kita.

Pengadilan ini hanyalah hembusan-hembusan setan-setan ketidakadilan.

Besok hingga tidak tau sampai kapan, akan mulai sidang untuk mengadili saya yang fana ini. Besok jam 08.00 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kawan-Kawan:
Hari - hari ini, dimulai sebuah pengadilan atas perlawanan kita selama ini. Memang perjuangan adalah pengadilan, maka jangan kawan-kawan gentar, mari - mari kita hadapi secara kesatria.

Kawan-kawan:
Hari - hari ini, andaikan aku sendiri, hilang, mati, dan tak ada lagi nafas. Aku ingin tinggalkan sebuah prasasti nurani "andai kalian jadi pejabat terbukalah untuk dikritik, peliharalah rakyat, ajaklah rakyat duduk, hidup welas asihlah bersama mereka, bersihkanlah keringat mereka, jangan biarkan mereka lapar. Karena rakyat lapar, disuatu saat nanti kita akan menemukan pengadilan dihari kemudian nanti, selagi pengadilan itu tidak kita dapatkan di dunia ini. Kawan hiduplah bersama rakyat mu, kau jangan jauh dari bau keringat mereka.. selamat".

Kawan-Kawan:
Hari-hari ini, biarkan aku yang menanggung semua ini. Kawan-kawan nelayan cukup melaut dengan gembira, aku akan gembira bahagia.

Jalan ini sangat getir, perjuangan kita kali ini harus dihadapi dilaut, didarat, dihukum, dibunuh dan bahkan ancaman tembak.

Sesungguhnya, perjuangan ini ku semayamkan untuk kawan-kawan. Jangan berkecil hati, jangan rimpuh atas pendirianmu, tegakkan kebenaran, jangan adili hati dan pikiranmu dengan kegagalan. Perjuangan ini haruslah menang.

Kawan-kawan:
Sedih, susah, cinta, asa, dan nasib, akan jadi pertanggungjawaban pada saatnya. Aku akan tetap bersama kalian, pengadilan ini hanyalah busa-busa sabun beterbangan. Suatu saat nanti pedang-pedang mujahid sejati akan merosok kerosok ditengah selangkangan mereka. Suatu ketika nanti, otak-otak mereka akan kita benturkan hingga mati dipadang keranda.

Pedang-pedang perjuangan ini akan menyelinap menghujam dalam jantungnya nanti.

Kawan-kawan:
Hari-hari ini, jangan tinggalkan medan, jangan lari, jangan pengecut, jangan meninggalkan nafas hidup ideologis kita, cukup aku yang rasakan. Mulai esok kita bersidang, kita .

Beberapa hari ini aku berusaha melawan dengan mengunggah banyak tulisan dan pergerakan yang aku kira mulia, usaha ku untuk keluar dari masalah ini, walaupun aku sendiri hadapi ini.

Ini termasuk buah dari kerja keras kita bersama untuk kawan-kawan. Minimal kawan-kawan bisa melaut dengan tenang.

Saya cukup mengarunggi samudera pengadilan ini secara kesatria melawan penguasa. Walaupun aku sendiri.

Satu hal lagi ingin ku pekikan "Aku layani pengadilan ini, karena aku cinta pada semua pemimpin. Karena pemimpin yang bebal hadrus itulah harus dilawan".

Sekian kawan-kawan, semoga kalian sehat selalu....

penulis : Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

no image

Posted by On Maret 04, 2018

Perindo Masuk Dalam Parpol Pengusun Gus Ipul - Puti, Ini yang ...

Pilkada 2018

Perindo Masuk Dalam Parpol Pengusun Gus Ipul - Puti, Ini yang Akan Dilakukan

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), tak ingin ketinggalan untuk ikut memberikan dukungan di Pilkada tahun ini

SURYA.co.id. SURABAYA â€" Meskipun baru ditetapkan sebagai partai peserta di pemilu 2019 mendatang, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), tak ingin ketinggalan untuk ikut memberikan dukungan di pilkada tahun ini.

Untuk pemilihan gubernur Jatim, Partai Perindo memutuskan dukungan kepada pasangan calon gubernur Saifulllah Yusuf (Gus Ipul)- Puti Guntur Soekarno.

“Ya memang benar, Perindo resmi memberikan dukungan untuk Gus Ipul sebagai calon Gubernur Jatim," ujar Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur HM Mirdasy sebagaimana dikutip Surya.c o.id dari laman resmi Partai Perindo, Sabtu (3/3/2018).

"Untuk surat keputusan yang sudah diturunkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo,” lanjutnya.

Mirdasy mengungkapkan, sebelum memutuskan mendukung Gus Ipul sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018, Partai Perindo Jatim terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Gus Ipul.

"Tujuan pertemuan ini untuk melakukan kajian matang dan menganilisa track recordnya untuk kemudian ditujukan ke DPP Partai Perindo," jelasnya.

Usai diputuskan DPP mendukung Gus-Ipul, DPW Partai Perindo Jatim terus melakukan komunikasi dengan Gus Ipul.

Bahkan, dalam waktu dekat ini jajaran pengurus Perindo Jatim akan melakukan pertemuan khusus untuk membicarakan persiapan Pilgub Jatim dalam pemenangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

“Terkait persiapan Pilgub Jatim, secepatnya saya akan bertemu dengan beliau (Gus Ipul) untuk membahas hal ini secara intensif,” ungkap Mirdasy.

Peri ndo saat ini belum memiliki kursi di parlemen. Sehingga, bentuk dukungan yang akan diberikan partai berlambang rajawali ini baru sebatas mesin pemenangan yang tersebar hingga tingkat desa dan keluarahan.

Partai Perindo melengkapi dukungan partai parlemen yang telah memberikan dkunga kepada Gus Ipul -Puti menjadi lima partai.

Selain Perindo, telah ada PKB, PDI Perjuangan, PKS, dan Partai Gerindra yang menyatakan dukungan kepada pasangan ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway Editor: Cak Sur Ikuti kami di Bunuh IRT Cantik karena Pacar Dipecat, Pemuda Asal Semarang Ditangkap Polsek Banyumanik Sumber: Google News Parpol

thumbnail

Posted by On Maret 04, 2018

Head to Head Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019 Untungkan Petahana

Head to Head Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019 Untungkan Petahana

Saiful Munir

loading...
Head to Head Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019 Untungkan Petahana
Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mendorong agar partai politik peserta pemilu memunculkan tokoh alternatif untuk diajukan menjadi capres dan cawapres di Pilpres 2019. Foto/SINDOnews
A+ A- JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mendorong agar partai politik peserta pemilu memunculkan tokoh alternatif untuk diajukan sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilu 2019.
Bila tidak muncul tokoh baru, Hendri me mprediksi pertarungan Pilpres 2019 akan memunculkan kembali head to head Jokowi-Prabowo Subianto.
"Sebetulnya masih banyak calon alternatif, ada Pak Gatot, Rizal Ramli, Tuan Guru Bajang potensial," ujar Hendri dalam Diskusi Polemik Radio MNC Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).
Bila head to head Jokowi-Prabowo kembali terjadi di 2019, maka Jokowi dinilai lebih unggul. Pasalnya, peta politik pendukung Prabowo dan Jokowi sudah jelas.
Hendri menilai, head to head Jokowi-Prabowo tersebut seolah sengaja diciptakan untuk mengamankan petahana. Hal serupa juga dilakukan dengan upaya membendung Jusuf Kalla agar tidak membentuk poros baru dan tetap mendukung petahana.
Karenanya, untuk mengubah peta politik yang mapan tersebut, Hendri mendorong munculnya tokoh alternatif. "Sekali lagi saya katakan masih banyak tokoh alternatif yang bisa dimunculkan," ucap Hendri. (kri)Sumber: Google News Petahana

thumbnail

Posted by On Maret 04, 2018

Pengamat: Politik Uang Hulunya dari Partai Politik

Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie NapitupuluKOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie Napitupulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Lely Arrianie menyatakan, hulu dari praktik politik uang adalah partai politik. Lely mengatakan hal itu saat ditemui di acara diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

" Politik uang itu hulunya di partai poli tik," kata Lely.

Ia mengatakan, jika melihat data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 32 persen yang ditangkap atau dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kader-kader partai politik.

Selama ini, kata Lely, yang mengisi jabatan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota, ataupun anggota DPR dan DPRD merupakan kader partai politik.

Baca juga : Cegah Konflik dan Politik Uang, Bamsoet Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Artinya, hulu yang harus dibenahi itu partai politik," ujar Lely.

Menurut dia, pembenahan terhadap parpol dapat membuat kader parpol saat mencalonkan diri untuk jabatan publik tidak perlu melakukan politik uang. Calon pejabat yang melakukan politik uang, ketika dia terpilih, berpotensi melakukan korupsi.

"Berapapun besarnya politik uang itu menurut saya membahayakan karena itu hulunya korupsi. Hilirnya mereka akan menjadi koruptor," ujar Lely.

Namun, langkah pemerintah dan DPR membenahi parpol dengan menaikan dana partai politik, dinilainya tidak menyentuh substansi pembenahan.

"Pemerintah harus giat kerjasama dengan DPR membentuk segala mekanisme yang mengatur tentang parpol, agar para pelaku politik itu tidak menjadi koruptor termasuk (melakukan) politik uang," ujar Lely.

Parpol juga harus transparan soal sumbangan dana yang masuk ke partai.

Baca juga : Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu


Berita Terkait

Kemendagri: Mahar Politik Racun Dalam Pelaksanaan Demokrasi

Dimulai, Investigasi Dugaan Mahar Politik La Nyalla untuk Gerindra

Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Dukung Sudirman Said-Ida Fauziah, Cak Imin Sebut Tak Ada Mahar Politik

Terkini Lainnya

Remaja Bertelur Dianggap Tidak Ilmiah, Polisi Hentikan Penyelidikan

Remaja Bertelur Dianggap Tidak Ilmiah, Polisi Hentikan Penyelidikan

Regional 03/03/2018, 23:54 WIB Pendakian Gunung Salak Masih Ditutup, Dua Warga Dilaporkan Tersesat

Pendakian Gunung Salak Masih Ditutup, Dua Warga Dilaporkan Tersesat

Regional 03/03/2018, 23:36 WIB Industri Kreatif ala Warga Eks Dolly, dari Batik hingga Sandal Hotel

Industri Kreatif ala Warga Eks Dolly, dari Batik hingga Sandal Hotel

Regional 03/03/2018, 23:25 WIB Keluhan Valentino Rossi soal Performa Motornya

Keluhan Valentino Rossi soal Performa Motornya

Olahraga 03/03/2018, 23:18 WIB Dinilai Peduli Budaya, Tommy Soeharto Dapat Gelar Kanjeng Pangeran Haryo

Dinilai Peduli Budaya, Tommy Soeharto Dapat Gelar Kanjeng Pangeran Haryo

Regional 03/03 /2018, 23:07 WIB Heli Polisi Dipakai buat Pernikahan, Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran

Heli Polisi Dipakai buat Pernikahan, Polri Selidiki Dugaan Pelanggaran

Nasional 03/03/2018, 22:54 WIB ACTA Akan Laporkan Pertemuan Jokowi dengan PSI ke Ombudsman

ACTA Akan Laporkan Pertemuan Jokowi dengan PSI ke Ombudsman

Nasional 03/03/2018, 22:45 WIB Kapolri: Isu Penyerangan Ulama Mayoritas Hoaks

Kapolri: Isu Penyerangan Ulama Mayoritas Hoaks

Nasional 03/03/2018, 22:36 WIB Perjumpaan Dedi Mulyadi dengan Anak Tunanetra yang Mencari Ayahnya

Perjumpaan Dedi Mulyadi dengan Anak Tunanetra yang Mencari Ayahnya

Regional 03/03/2018, 22:32 WIB Korban Penembakan Massal Florida Hilangkan Trauma dengan Terapi Anjing

Korban Penembakan Massal Florida Hilangkan Trauma dengan Terapi Anjing

Internasional 03/03/2018, 22:26 WIB Anies-Sandi Kagum Lihat Atraksi Barongsai di Glodok

Anies-Sandi Kagum Lihat Atraksi Barongsai di Glodok

Megapolitan 03/03/2018, 22:24 WIB Pengamat: Politik Uang Hulunya dari Partai Politik

Pengamat: Politik Uang Hulunya dari Partai Politik

Nasional 03/03/2018, 22:13 WIB Deontay Wilder Janjikan Kemenangan KO

Deontay Wilder Janjikan Kemenangan KO

Olahraga 03/03/2018, 22:12 WIB Anies Ingin Perayaan Cap Go Meh Gerakkan Perekonomian Masyarakat

Anies Ingin Perayaan Cap Go Meh Gerakkan Perekonomian Masyarakat

Megapolitan 03/03/2018, 22:07 WIB Sandiaga: Rumah DP 0 Rupiah di Rorotan Tak Ikut Skema FLPP

Sandiaga: Rumah DP 0 Rupiah di Rorotan Tak Ikut Skema FLPP

Megapolitan 03/03/2018, 21:58 WIB Load MoreSumber: Google News Parpol

thumbnail

Posted by On Maret 04, 2018

Srikandi PP Diharapkan Bisa Benahi Ketimpangan Perempuan di ...

Srikandi PP Diharapkan Bisa Benahi Ketimpangan Perempuan di Parlemen

Wahab Firmansyah

loading...
Srikandi PP Diharapkan Bisa Benahi Ketimpangan Perempuan di Parlemen
Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Srikandi Pemuda Pancasila dapat membenahi ketimpangan itu melalui keterwakilan di parlemen dengan memenuhi kuota 30% pada setiap partai politik yang berlaga di pemilu mendatang. Foto/Ist
A+ A- JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyoroti masih lemahnya perhatian terhadap kaum perempuan yang berdampak pada ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Srikandi Pemuda Pancasila (PP) dih arapkan dapat membenahi ketimpangan itu melalui keterwakilan di parlemen dengan memenuhi kuota 30% pada setiap partai politik yang berlaga di pemilu mendatang.
Politisi Golkar yang disapa Bamsoet ini menilai sampai saat ini peran serta perempuan dalam kancah perpolitikan masih sangat rendah. Masih banyak perempuan yang enggan terjun ke dunia politik. Srikandi Pemuda Pancasila ditekankannya harus mampu memberi warna tersendiri di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya mengimbau kepada seluruh anggota Srikandi Pemuda Pancasila untuk dapat mengimplementasikan peran dan tanggung jawab di tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penuhi kuota perempuan 30% di setiap parpol yang ada. Tunjukkan Srikandi Pemuda Pancasila bisa berbuat banyak bagi bangsa dan negara," ujar Bamsoet saat Rakernas Srikandi Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).
Mantan Ketua Komisi III ini membeberkan pada periode 2014-2019, jumlah perempuan yang menjad i anggota DPR hanya 17%. Hanya 97 perempuan dari 560 anggota DPR.
"Kinerja Srikandi Pemuda Pancasila yang mengkhususkan permasalahan kaum perempuan harus mampu menjawab ketimpangan gender yang terjadi sampai saat ini," imbuhnya.
Dia meminta Srikandi Pemuda Pancasila mampu meningkatkan kemampuan kaum ibu dan perempuan, seperti dengan memberikan berbagai pelatihan. Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkannya kaum ibu dan perempuan dapat mandiri untuk memenuhi ekonominya.
Bamsoet yang pernah menjadi pimpinan KADIN juga menekankan, pembangunan ekonomi bagi perempuan dan anak di daerah tidak kalah penting untuk menjadi sasaran Srikandi Pemuda Pancasila. Terlebih, saat ini cabang Srikandi Pemuda Pancasila sudah sampai pelosok negeri ini.
"Masih banyak permasalahan sosial yang menjadi fokus di daerah-daerah, antara lain narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mudah-mudahan Srikandi Pemuda Pancasila mamp u menjalankan berbagai misi sosial dalam menangani persoalan kemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia," pungkas Bamsoet.
Selain Ketua DPR, Rakernas Pemuda Pancasila kali ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soemarno dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (kri)Sumber: Google News Parlemen

thumbnail

Posted by On Maret 03, 2018

Said Aqil Siradj Berharap PBB Bisa Ikut Pemilu 2019

Said Aqil Siradj Berharap PBB Bisa Ikut Pemilu 2019 Reporter:

Riani Sanusi Putri

Editor:

Ninis Chairunnisa

Sabtu, 3 Maret 2018 13:09 WIB
Ketum PBNU, Said Aqil Siroj  saat hadir dalam Konferensi Pers  Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018.  MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

Ketum PBNU, Said Aqil Siroj saat hadir dalam Konferensi Pers Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Gedung PBNU , 3 Januari 2018. MAGANG TEMPO/Wildan Aulia Rahman

TEMPO.CO, Jakarta â€" Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan dukungannya pada Partai Bulan Bintang (PBB) agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan partai besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut. PBB mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak lolos sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Saya dengar dari Pak Yusril alasan dan bukti yang dibawa PBB ke sidang Bawaslu sangat kuat. Harusnya ya dikabulkan,” ujar Said Aqil melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 3 Maret 2018.

Baca: Sidang Bawaslu, Ini Kejanggalan Verifikasi KPU Menurut PBB

Menurut Said Aqil, keberadaan PBB menjadi aset bagi umat Islam dan perlu dijaga. Dia mengaku heran mengapa partai-partai baru bisa lolos verifikasi sedangkan PBB tidak. Aqil menuturkan, PBB adalah partai yang sudah mengikuti pemilu sejak 1999.

Said Aqil pun menyebut Ketua Umum PBB Yusril Ihza M ahendra sebagai sahabatnya sejak lama. Ia mengatakan, banyak warga NU yang bergabung ke PBB.

Baca: Didemo Pendukung PBB, KPU Menunggu Hasil Gugatan di Bawaslu

Secara pribadi, Said Aqil mendorong para kiyai NU yang belum bergabung ke partai manapun agar bergabung ke PBB. Alasannya, menurut dia, PBB adalah partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan. “PBB sama sekali bukan partai atau gerakan radikal. Pak Yusril itu sangat moderat, karena itu saya dukung beliau dan PBB,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil usai kunjungan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pada Sabtu pagi. Yusril mengatakan, dirinya dan para anggota DPP PBB mengunjungi PB NU hari ini untuk mendengarkan tausiyah sekaligus mohon doa dari para ulama agar persoalan yang dihadapi PBB dapat terselesaikan dengan baik. Bawaslu akan memutus sengketa PBB terhadap KPU dalam sidang pembacaan putusan pada Ahad, 4 Maret 2018. “Pak Agil adalah ulama yang mukasyafah, yang doanya diija bah Allah SWT, sehingga saya sowan mohon doa kepada beliau,” kata Yusril.

Terkait
  • Didemo Pendukung PBB, KPU Menunggu Hasil Gugatan di Bawaslu

    Didemo Pendukung PBB, KPU Menunggu Hasil Gugatan di Bawaslu

    20 jam lalu
  • Pertemuan A   HY dan Ketum Golkar Belum Bahas Koalisi Pemilu 2019

    Pertemuan AHY dan Ketum Golkar Belum Bahas Koalisi Pemilu 2019

    1 hari lalu
  • Bawaslu Perintahkan Partai Turunkan Baliho Bergambar Ketua Umum

    Bawaslu Perintahkan Partai Turunkan Baliho Bergambar Ketua Umum

    3 hari lalu
  • Kata Partai Berkarya Soal Larangan Gambar So   eharto untuk Kampanye

    Kata Partai Berkarya Soal Larangan Gambar Soeharto untuk Kampanye

    4 hari lalu
  • Rekomendasi
  • Gerindra Kritik Pertemuan Jokowi dan PSI di Istana Negara

    Gerindra Kritik Pertemuan Jokowi dan PSI di Istana Negara

    50 menit lalu
  • Sultan HB X Ingatkan Masyarakat Hati-hati Pilih Biro Umrah

    Sultan HB X Ingatkan Masyarakat Hati-hati Pilih Biro Umrah

    51 menit lalu
  • Adrie Subono: BJ Habibie Sakit, tapi Masih Bisa Berkomunikasi

    Adrie Subono: BJ Habibie Sakit, tapi Masih Bisa Berkomunikasi

    51 menit lalu
  • Akui Rekaman Jaksa, Pengacara: Setya Novanto Serius Ajukan JC

    Akui Rekaman Jaksa, Pengacara: Setya Novanto Serius Ajukan JC

    4 jam lalu
  • Foto
  • Peringati HUT Ke-72, Ratusan Marinir Takklukan Selat Sunda

    Peringati HUT Ke-72, Ratusan Marinir Takklukan Selat Sunda

    9 jam lalu
  • Foto Hari Ini: dari Tumpukan Uang ke Pohon Tumbang

    Foto Hari Ini: dari Tumpukan Uang ke Pohon Tumbang

    17 jam lalu
  • Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jonru Ginting Teriak Allahu Akbar

    Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jonru Ginting Teriak Allahu Akbar

    22 jam lalu
  • Menyelusuri Sungai Citarum yang Paling Tercemar di Dunia

    Menyelusuri Sungai Citarum yang Paling Tercemar di Dunia

    1 hari lalu
  • Video
  • < img src="https://statik.tempo.co/data/2018/03/03/id_688420/688420_400.jpg" alt="TNI AU Resmi Terima 24 Pesawat F-16 Hibah Amerika"/>

    TNI AU Resmi Terima 24 Pesawat F-16 Hibah Amerika

    2 jam lalu
  • Divonis 1,5 Tahun, Jonru Ginting: Tak Adil

    Divonis 1,5 Tahun, Jonru Ginting: Tak Adil

    6 jam lalu
  • IMF Mengunjungi Keraton Yogya, Ini Pesan Sultan HB X

    IMF Mengunjungi Keraton Yogya, Ini Pesan Sultan HB X

    21 jam lalu
  • Polda Riau Tangkap 4 Orang Pelaku Pembakaran Lahan

    Polda Riau Tangkap 4 Orang Pelaku Pembakaran Lahan

    1 hari lalu
  • terpopuler
  • 1

    Dilaporkan Fadli Zon ke Bareskrim, Ananda Sukarlan Angkat Bicara

  • 2

    Gatot Nurmantyo Jawab Soal Isu Kebangkitan PKI

  • 3

    Ananda Sukarlan Siap Laporkan Balik Fadli Zon ke Polisi

  • 4

    Ditanya Persiapan Pilpres, Gatot Nurmantyo: Nanti Saya Ditegur

  • 5

    Fadli Zon Laporkan Akun Ananda Sukarlan dan @makLambeTurah

  • Fokus
  • Kemajuan Pembangunan MRT Sudah 92 Persen, Ini Hitungan Tarifnya

    Kemajuan Pembangunan MRT Sudah 92 Persen, Ini Hitungan Tarifnya

  • Cerita BNN Sita 4,71 Ton Sabu dan Tembak Mati 79 Bandar Narkoba

    Cerita BNN Sita 4,71 Ton Sabu dan Tembak Mati 79 Bandar Narkoba

  • Jurus Sandiaga Uno buat Bersih-bersih Danau Jakarta yang Tercemar

    Jurus Sandiaga Uno buat Bersih-bersih Danau Jakarta yang Tercemar

  • Jokowi Beri Sinyal Pembentukan TGPF Novel Baswedan

    Jokowi Beri Sinyal Pembentukan TGPF Novel Baswedan

  • Terkini
  • Setya Novanto Serius Ajukan JC, KPK: Tunggu Saja Dulu

    Setya Novanto Serius Ajukan JC, KPK: Tunggu Saja Dulu

    30 menit lalu
  • Sultan HB X Ingatkan Masyarakat Hati-hati Pilih Biro Umrah

    Sultan HB X Ingatkan Masyarakat Hati-hati Pilih Biro Umrah

    53 menit lalu
  • Begini Saran Waketum Gerindra untuk Jokowi Memilih Cawapres

    Begi ni Saran Waketum Gerindra untuk Jokowi Memilih Cawapres

    1 jam lalu
  • Anak Mantan Pelaku dan Korban Terorisme Akan Diberi Beasiswa

    Anak Mantan Pelaku dan Korban Terorisme Akan Diberi Beasiswa

    1 jam lalu
  • Adrie Subono: BJ Habibie Sakit, tapi Masih Bisa Berkomunikasi

    Adrie Subono: BJ Habibie Sakit, tapi Masih Bisa Berkomunikasi

    2 jam lalu
  • Gerindra Kritik Pertemuan Jokowi dan PSI di Istana Negara

    Gerindra Kritik Pertemuan Jokowi d an PSI di Istana Negara

    2 jam lalu
  • Said Aqil Siradj Berharap PBB Bisa Ikut Pemilu 2019

    Said Aqil Siradj Berharap PBB Bisa Ikut Pemilu 2019

    3 jam lalu
  • Paus Sperma Terdampar di Perairan Situbondo Berhasil Digiring ke Tengah Laut

    Paus Sperma Terdampar di Perairan Situbondo Berhasil Digiring ke Tengah Laut

    3 jam lalu
  • PDIP Prediksi Pilpres 2019 Diikuti 3 Pasang Calon

    PDIP Prediksi Pilpres 2019 Diikuti 3 Pasang Calon

    4 jam lalu
  • Kejagung Kembali Bantarkan Penahanan Edward Soeryadjaya

    Kejagung Kembali Bantarkan Penahanan Edward Soeryadjaya

    4 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Tim Ferrari, dari Alberto Ascari hingga Kimi Raikonen

    Jauh sebelum Kimi Raikonen, tim Ferrari sudah berlaga di Formula 1 sejak 1950. Tim itu telah meraih berbagai prestasi, baik driver maupun constructor.

    Sumber: Google News Pemilu