Rakyat Merdeka

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On Januari 19, 2018

Appi: Usungan Dua Parpol saja Bisa Menang Apalagi 10

Pilwali Makassar 2018

Appi: Usungan Dua Parpol saja Bisa Menang Apalagi 10

Dengan mengantongi 10 usungan Parpol, Appi sangat optimis bisa menyingkirkan calon petahana, Ramdhan Pomanto, pada Pilwali 2018 mendatang.

Appi: Usungan Dua Parpol saja Bisa Menang Apalagi 10MUH ABDIWANCalon Walikota Makassar Munafri Arifuddin memboyong sejumlah legislator DPRD Makassar ke Kantor Tribun-Timur, Jumat (19/1/2018) sore.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Munafri 'Appi' Arifuddin mengatakan bahwa maju dalam Pemilihan Wali Kota Makassar dengan modal koalisi besar merupakan sesuatu yang harus disyukuri.

Dengan mengantong i 10 usungan Parpol, Appi sangat optimis bisa menyingkirkan calon petahana, Ramdhan Pomanto, pada Pilwali 2018 mendatang.

"Diusung dua Parpol saja bisa menang apalagi kalau 10, saya yakin kita bisa menang nantinya," tutur Appi.

Pada kesempatan itu ia pun mengapresiasi kerja-kerja Parpol dalam hal agenda pemenangan.

"Koalisi Parpol adalah koalisi rakyat, seluruh Parpol melalui pengurus dan anggota fraksinya yang masuk dalam koalisi kami menunjukan kerja keras dari hari ke hari," paparnya.

Sebelumnya Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkunjung ke kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih, Jumat (19/1/2018) Sore.

Dalam kunjungan tersebut Appi diterima oleh redaksi Tribun Timur di kantin sambil ngopi bareng.

Appi sapaan Munafri Arifuddin pun banyak bercerita perihal pengalamannya mengikuti tahapan Pilkada.

Salah satunya yang menurutnya menarik yakni saat menjalani tes kesehatan.

"Ada banyak hal yang te rjadi karena pemeriksaan itu sampai berjam-jam, banyak kejadian lucu pastinya sebab bukan cuma calon dari Makassar tapi juga ada dari Jeneponto, Parepare dan Calon Gubernur," tutur CEO PSM Makassar itu.

Dalam kunjungan ke Tribun, Appi didampingi sejumlah petinggi Parpol pengusungnya.

Di antaranya Ketua Golkar Makassar, Farouk M Beta, Ketua PPP Makassar Burhanuddin Baso Tika, dan Ketua Gerindra Makassar, Erick Horas.

Serta sejumlah pengurus lainnya dari Nasdem, PKS, PDIP, PBB, PKPI, PAN dan Hanura.

Penulis: Alfian Editor: Anita Kusuma Wardana Ikuti kami di Pergoki Suami dan Selingkuhan, Reaksi Istri Sabar dan Lemah Lembut Bikin Keduanya tak Berkutik Sumber: Google News Parpol

thumbnail

Posted by On Januari 19, 2018

Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

  • Babel
  • Banten
  • Bengkulu
  • Jabar
  • Jakarta
  • Jateng
  • Jatim
  • Kalbar
  • Kalteng
  • Lampung
  • Papua
  • Sumbar
  • Sumsel
  • Sumut
  • RMTV
News Tickers
  • Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kembencian Kembali Marak Di Pilkada 2018, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00
  • Mangkir Lagi Dari Tahapan Mediasi, Anies Baswedan Lecehkan Proses Peradilan, 19 JANUARI 2018 , 04:47:00
  • Gunakan Fasilitas Partai, Sudding Dilaporkan Ke Polisi, 19 JANUARI 2018 , 04:16:00
  • Sudding Cs Ingin Hancurkan Hanura Dan Mencabut Dukungan Terhadap Jokowi, 19 JANUARI 2018 , 03:53:00
  • Menteri Susi Melanggar Undang-Undang, 19 JANUARI 2018 , 03:13:00
Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

JUM'AT, 19 JANUARI 2018 , 20:16:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Segera Revisi UU Parpol, Menkumham Tak Boleh Lagi Keluarkan SK

Ilustrasi/net

RMOL. Saat ini ada fenomena menghawatirkan yang terjadi di hampir semua partai politik Indonesia. Fenomena itu bisa mengancam langgengnya konsolidasi demokrasi. Berita Terkait Keterbatasan Waktu, KPU Minta Parpol Mau Bekerjasama KPU Verifikasi Faktual Gunakan Metode Sensus Dan Sampling Partai Lama Diverifikasi Faktual, Pemilu 2019 Legitimate
Demikian disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Menurut dia, kini mayoritas partai lebih mengutamakan kepentingan elite ketimbang kepentingan rakyat banyak. Hal itu dapat mengakibatkan kehancuran par tai-partai itu sendiri.
"Parpol sudah menjelma jadi kepentingan elite sehingga berjarak dengan kepentingan konstituen dan rakyat banyak. Akhirnya parpol terbelah, seperti yang sekarang terjadi di Hanura," kata Andrianto dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (19/1).
Ia mengambil contoh Partai Hanura yang didirikan tokoh sekaliber Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Tidak tertutup kemungkinan partai lain akan pecah seperti Hanura. Contoh lain yang lebih parah adalah salah satu partai tertua berazaskan Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik internal PPP sudah terjadi selama lebih dari tiga tahun hanya karena dukungan salah satu kubu ke pemerintah.
"Sungguh disayangkan bila PPP yang berselimutkan azas Islam dan berkonstituen umat Islam, yang artinya menampakan wajah Islam, bisa tercerai berai begini," sesalnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut dia harus ada peru bahan UU 2/2008 tentang Partai Politik. Dalam revisi nanti, ia sarankan pihak eksekutif alias Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tak lagi diberi legitimasi untuk mengesahkan kepengurusan suatu partai melalui Surat Keputusan (SK).
"Seharusnya jangan wilayah eksekutif (Kemenhukham) yang rawan kepentingan," tegas Andrianto.
Dia katakan, perubahan UU harus segera dilakukan. Jika tidak, Partai Hanura dan PPP yang masih berkonflik tak akan bisa mengikuti Pemilu yang tinggal hitungan hari.
"Jikapun (Hanura dan PPP) bisa ikut, sulit bayangkan rakyat akan memilih. Bagaimana urus rakyat, urus parpolnya saja berkonflik," sindir dia.
Dia melanjutkan, sesungguhnya revisi UU Parpol tak lepas dari niat baik Presiden RI Joko Widodo.
"Saatnya Jokowi ambil posisi sebagai Kepala Negara merekonstruksi, supaya konflik bisa terselesaikan dengan baik secara hukum dan keadilan. Bukankah ini tamparan buat Jokowi bila Hanura dan PPP terkubur di eranya?" pungkasnya. [ald]

Berita Lainnya Selengkapnya Mangkir Dari Sidang Soal Pribumi, Anies Pilih Bungkam

Mangkir Dari Sidang Soal Pribumi, Anies Pil..

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

Sudding Percaya Menteri Yasonna Pro Kubu Daryatmo

Sudding Percaya Menteri Yasonna Pro Kubu Da..

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

GMNI: Jokowi-JK Tak Becus Urus Pangan, Nawacita Hanya Janji Palsu<i   >!</i>

GMNI: Jokowi-JK Tak Becus Urus Pangan, Nawa..

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

Ini Gebrakan OSO Yang Buat Sudding Cs Gerah

Ini Gebrakan OSO Yang Buat Sudding Cs Gerah

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

KPU Hanya Akan Mengakui SK Menkumham Kepengurusan Oesman Sapta

KPU Hanya Akan Mengakui SK Menkumham Kepeng..

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

Prahara Di Tubuh Hanura Telah Berakhir

Prahara Di Tubuh Hanura Telah Berakhir

JUM'AT, 19 JANUARI 2018

VIDEO POPULERJokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

Jokowi Gagal Bangun Politik Kebangsaan

, 18 JANUARI 2018 , 19:00:00

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual

, 18 JANUARI 2018 , 17:00:00

FOTO POPULERSabam Sirait Dilantik

Sabam Sirait Dilantik

, 15 JANUARI 2018 , 16:34:00

Pelantikan KSAU Baru

Pelantikan KSAU Baru

, 18 JANUARI 2018 , 01:04:00

Minta OSO Pidato Di HPN

Minta OSO Pidato Di HPN

, 16 JANUARI 2018 , 18:15:00

Jamu Jago Jaya Suprana Show Berita PopulerBerita TerkiniPejabat Kayak Begini Enaknya Langsung Ditembak Mati Saja

Pejabat Kayak Begini Enaknya Langsung Ditembak Mati Saja

18 Januari 2018 09:48

Enggartiasto Lukita Tampar Jokowi

Enggartiasto Lukita Tampar Jokowi

15 Januari 2018 17:03

KPK Sita Tas Branded, Mobil Hingga Apartemen

KPK Sita Tas Branded, Mobil Hingga Apartemen

17 Januari 2018 10:21

Amien Rais Diajak Kembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat Lewat Jaring Aspirasi

Amien Rais Diajak Kembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat Lewat Jaring Aspirasi

15 Januari 2018 19:22

Tunjangan Guru Non PNS Kota Bekasi Tertinggi Di Jabar

Tunjangan Guru Non PNS Kota Bekasi Tertinggi Di Jabar

18 Januari 2018 07:45

Mangkir Lagi Dari Tahapan Mediasi, Anies Baswedan Lecehkan Proses Peradilan

Mangkir Lagi Dari Tahapan Mediasi, Anies Baswedan Lecehkan Proses Peradilan

19 Januari 2018 04:47

Gunakan Fasilitas Partai, Sudding Dilaporkan Ke Polisi

Gunakan Fasilitas Partai, Sudding Dilaporkan Ke Polisi

19 Januari 2018 04:16

Sudding Cs Ingin Hancurkan Hanura Dan Mencabut Dukungan Terhadap Jokowi

Sudding Cs Ingin Hancurkan Hanura Dan Mencabut Dukungan Terhadap Jokowi

19 Januari 2018 03:53

Menteri Susi Melanggar Undang-Undang

Menteri Susi Melanggar Undang-Undang

19 Januari 2018 03:13

GK Ladies Ajarkan Ibu Zaman Now Bijak Mengelola Keuangan Keluarga

GK Ladies Ajarkan Ibu Zaman Now Bijak Mengelola Keuangan Keluarga

19 Januari 2018 02:57

Trending Tag
# IMPORBERAS
# PASUSKPK
# PILKADAJATENG
# ZULKIFLIHASAN
# GOLKAR
# JOKOWI
# KPK
Book Fayakhun e-Paper RMOL Sabar Gorky Malam Budaya Media Kit RMOL Sumber: Google News Parpol

thumbnail

Posted by On Januari 19, 2018

59 Nama Penyelenggara dan Panwas Pemilu di Kudus Tercantum ...

Jumat 19 Januari 2018, 15:48 WIB 59 Nama Penyelenggara dan Panwas Pemilu di Kudus Tercantum di Sipol Akrom Haza - detikNews 59 Nama Penyelenggara dan Panwas Pemilu di Kudus Tercantum di SipolFoto: Akrom Hazami/detikcom Kudus - Panwas Kabupaten Kudus menemukan sebanyak 59 nama penyelenggara pemilu dan pengawas Pemilu di Kudus, tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Panwas saat ini sedang melakukan verifikasi untuk mengambil langkah selanjutnya.
Ketua Panwaskab Kudus, M Wahibul Minan, mengatakan pihaknya menemukan nama penyelenggara pemilu dan panwascam dalam data Sipol. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 59 orang.
Perinciannya adalah 12 PPS (Panitia Pemungutan Suara), 1 PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), 41 PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih), 3 Panwascam dan 2 PPL. Panwaskab saat ini sedang mengklarifikasi temuan itu.
"Masih nunggu hasil dari Panwascam masing-masing," kata Wahibul kepada wartawan, Jumat (19/1/2018).
Nama-nama itu muncul di Sipol bisa karena yang bersangkutan pernah terdaftar atau menjadi anggota partai politik (parpol) atau karena data yang brsangkutan dicomot partai. Bagi anggota Panwascam, jika terbukti akan diganti melalui pergantian antar waktu (PAW). Sedangkan untuk penyelenggara pemilu, diserahkan ke KPU.
Jika nanti ada sanggahan dari nama-nama yang tercantum, kata dia, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tak terdaftar dalam parpol. Selain itu keterangan dari ketua parpol terkait status yang bersangkutan.
Sedangkan Ketua KPU Kudus, M Khanafi, mengatakan pihaknya akan bersikap usai da pat rekomendasi resmi Panwaskab atas adanya temuan tersebut.
"PPK sudah kita minta klarifikasi saat seleksi dulu. Untuk PPS juga sama. PPDP tunggu hasil klarifikasi dari Panwaskab. Karena data di Sipol yang partai lama juga belum diverifikasi. Prinsipnya rekomendasi dari Panwaskab kita tunggu untuk disikapi," terangnya.
(mbr/mbr)Sumber: Google News Pemilu